Hampir Ricuh massa geruduk kantor Pemkab Dan DPRD Tulungagung

Hampir Ricuh Ratusan Massa Gerudug Kantor Pemkab dan DPRD Tulungagung

Baca Juga

11 bulan  lalu

Polda Jatim Terima Paket Sembako dari Budha Tzu Chi untuk Disalurkan Kepada Masyarakat

53 Redaksi

TULUNGAGUNG, tempo terkini ,Ratusan massa yang tergabung dalam ALMASTA (Aliansi Masyarakat Tulungagung) menggelar aksi turun jalan/demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan DPRD Tulungagung, Senin(20/5).

Dalam aksi tersebut, Koordinator Oky Nugroho menyoroti kinerja Pj Bupati selama hampir 8 bulan di Kabupaten Tulungagung, dengan mempertanyakan capaian pembangunan yang telah dilakukan.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Blitar Terkejut: Kanit Pidek Polresta Diduga Membekingi Kasus Tambang Pasir Ilegal

37 Redaksi

Menurut ALMASTA, selama hampir 8 bulan masa kerja Pj Bupati, masyarakat menilai bahwa kinerjanya belum berhasil dengan berbagai alasan.

“Di antaranya adalah masih banyaknya jalan yang rusak dan kurangnya responsifitas dalam menanggapi hal ini”, terangnya.

Selain itu, pelayanan publik yang masih minim transparansi informasi juga menjadi sorotan, terutama terkait penggunaan anggaran pembangunan.

Tak hanya itu, ALMASTA juga menyoroti kurangnya kepekaan dan ketegasan Pj Bupati dalam mengambil kebijakan selama 8 bulan kerja.

“Beberapa kasus seperti konflik di Desa Kedoyo tak kunjung terselesaikan sehingga membuat geram masyarakat dan masalah pembangunan Puskesmas di Desa Banjarejo tidak mendapatkan penanganan yang tegas dan responsif”, ungkapnya.

Selain itu, ketidakooperatifan Pj Bupati terhadap wartawan dalam memberikan informasi dan klarifikasi juuga menjadi perhatian ALMASTA.

“Pj Bupati Tulungagung telah blokir nomor wartawan”, jelasnya.

Dalam pernyataan yang disampaikan, ALMASTA menilai bahwa Pj Bupati tidak memahami dengan baik aturan UU ASN, terutama terkait pelanggaran etika ASN yang menjadi calon dalam Pilkada serentak.

ASN yang tersangkut masalah hukum seperti carik kedoyo

Hal ini dianggap sebagai kegagalan dalam tugasnya sebagai Pj Bupati Tulungagung.

“Pj Bupati telah gagal menjalankan tugasnya”, imbuhnya.bahkan bisa dinilai mandul

Dari gabungan peserta orasi menyuarakan secara bergantian bahwa pj bupati tidak layak menjabat di Tulungagung

Agung priadi meminta lebih lanjut dengan (Kemendagri) Kementrian Dalam Negeri diharapkan untuk mengganti Pj Bupati yang baru demi kemajuan Kabupaten Tulungagung. Dan tidak dibutuhkan pj bupati yang mempunyai banyak gelar akademis tetapi tidak bisa bekerja bahkan memindahkan seorang carik kedoyo saja tidak mampu selain itu pj bupati bersembunyi dikatornya tidak berani memberikan keterangan kepada masa

“Demi kemajuan Tulungagung, Kami minta, Kemendagri segera ambil keputusan dan copot serta mengganti Pj Bupati Tulungagung dengan yang baru”, kami tidak butuh pj bupati banci ujar pendemo (Ag)